Dalih Pemkot Parepare Bangun Toilet Rp 166 Juta Nyaris...

Lhoseumawe – Dalih Pemkot Parepare Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare tengah menjadi sorotan publik setelah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan toilet sekolah, yakni Rp 166 juta per unit.

Dalih Pemkot Parepare Angka ini dinilai “fantastis” oleh sebagian anggota DPRD Parepare karena hampir mendekati harga rumah subsidi.

Sementara Pemkot menyebut proyek ini merupakan upaya meningkatkan fasilitas sanitasi di sekolah dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kritik dari DPRD: Anggaran Terlalu Besar, “Tidak Masuk Akal”

Wakil Ketua DPRD Parepare, Yusuf Lapanna, menyatakan heran dengan besarnya anggaran untuk sebuah bangunan toilet ukuran 4×4 meter. Menurutnya, alokasi Rp 166 juta untuk fasilitas semacam itu “terlalu berlebihan” dan menimbulkan kecurigaan adanya mark-up anggaran.

Yusuf menyatakan DPRD akan meminta klarifikasi lebih lanjut dari dinas terkait. “Kami akan lihat langsung seberapa ‘mewah’ toilet itu,” ujarnya.

Hasil Sidak: Spesifikasi Bangunan Tak Sesuai Perencanaan

Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD, Sappe, di salah satu sekolah (SDN 3 Parepare) mengungkap sejumlah kejanggalan.

Temuan sidak termasuk:

Keramik hanya dipasang di lantai, dinding dibiarkan polos, tanpa keramik.
Septic tank dianggap terlalu kecil untuk kapasitas 4 kloset. Ukuran pembuangan tinja yang dibangun: kedalaman 170 cm, lebar ~1,5 meter, dan lebar 1 meter.
Model dan bentuk bangunan berbeda dari desain awal yang dibahas di DPRD — awalnya disetujui sebagai beberapa bangunan WC terpisah, namun realisasinya jadi satu bangunan besar empat kloset.

Karena temuan tersebut, DPRD Parepare meminta agar proyek toilet dihentikan sementara dan dievaluasi ulang.

Rincian Anggaran dan Paket Proyek

Proyek ini melibatkan 21 paket toilet sekolah, mencakup 13 SD dan 8 SMP di Parepare.
Nilai kontrak tiap paket bervariasi, antara Rp 163,9 juta hingga Rp 166,8 juta.
Jika dijumlahkan, total anggaran untuk proyek ini mencapai sekitar Rp 3,3 miliar.

Dalih Pemkot & Dinas Pendidikan

Di pihak Pemkot Parepare, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Makmur Husain, memberikan penjelasan. Ia menyatakan bahwa anggaran tersebut sudah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Makmur menegaskan bahwa perbandingan dengan harga rumah subsidi kurang tepat, karena fungsi dan konteksnya berbeda. Toilet sekolah adalah bangunan pemerintah dengan perhitungan rasio fasilitas WC berdasarkan jumlah siswa.

Ia juga menyebut bahwa anggaran sudah diperiksa ulang oleh Inspektorat Kota Parepare, dan dinyatakan “masih dalam batas kewajaran.”

Temuan Lain: Anggaran Ganda & Potensi Pajak DoBel

Tak hanya soal spesifikasi bangunan, DPRD Parepare juga menemukan dugaan kesalahan dalam RAB proyek:

Beberapa item pekerjaan diduga menghitung pajak ganda (double) dalam RAB.
Ada ketidaksesuaian antara perencanaan awal dan pelaksanaan di lapangan, yang bisa menimbulkan kerugian anggaran publik.

Temuan ini semakin memperkuat kritik bahwa anggaran proyek terlalu tinggi dan perlu dievaluasi ulang.

Alasan Pemkot: Dukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pemkot Parepare menyebut bahwa pembangunan 21 toilet itu bukan semata proyek fisik, tetapi bagian dari strategi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Menurut Disdikbud, toilet yang layak sangat penting agar kegiatan MBG bisa berlangsung lancar dan aman dari perspektif sanitasi.

Makmur menambahkan bahwa jumlah WC dihitung berdasarkan rasio jumlah siswa. Ia mengatakan setiap sekolah minimal harus memiliki tiga WC: satu untuk siswa laki-laki, satu untuk siswa perempuan, dan satu untuk guru.

Inspektorat Turun Tangan: Penyelidikan Anggaran

Menanggapi kritik DPRD, Inspektorat Kota Parepare telah membuka proses klarifikasi:

Kepala Inspektorat, Iwan Asaad, menyatakan akan menelaah laporan RAB, perencanaan, instansi pelaksana, serta kontraktor proyek.
Bila ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran regulasi, Inspektorat tidak menutup kemungkinan melanjutkan ke investigasi formal.

Reaksi Publik dan Pertanyaan Efisiensi Anggaran

Proyek ini menimbulkan pertanyaan publik yang luas:

Apakah benar bangunan toilet senilai Rp 166 juta sepadan dengan fungsinya?
Mengapa proyek tersebut dibiayai melalui pengadaan langsung (non tender), yang rentan kurang transparan?
Bagaimana pertanggungjawaban para pejabat terkait jika ditemukan mark-up atau anggaran ganda?

Sebagian warga menilai proyek ini sebagai simbol kurang efisiennya pengelolaan anggaran publik, terutama dalam sektor pendidikan yang seharusnya lebih mengutamakan kualitas pembelajaran dan sarana belajar siswa.

Kesimpulan

Kasus toilet sekolah Rp 166 juta di Parepare menjadi sorotan karena:

Anggaran yang sangat tinggi untuk sebuah fasilitas sanitasi, mendekati harga rumah subsidi.
Temuan spesifikasi bangunan yang berbeda dari rencana awal dan dugaan anggaran ganda.
Penjelasan Pemkot yang mengaitkan proyek ini dengan program MBG, meski banyak pihak menilai itu tidak cukup kuat sebagai justifikasi anggaran ekstravaganza.
Inspektorat yang telah memulai klarifikasi, dan DPRD menuntut transparansi penuh.

Jika penyelidikan inspektorat menunjukkan adanya penyimpangan, proyek ini bisa menjadi contoh pengawasan anggaran publik yang serius. Warga, DPRD, dan publik luas akan menunggu hasil audit dan langkah perbaikan dari Pemkot Parepare.

Post Views: 539