Jeritan Lhokseumawe – Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., melakukan pertemuan langsung dengan Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk membahas Kepastian PPPK Lhokseumawe. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperjuangkan nasib 3.698 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah tersebut.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam proses pengangkatan dan penataan PPPK. Ia menegaskan bahwa ribuan tenaga PPPK tersebut memiliki peran vital dalam mendukung pelayanan publik di Kota Lhokseumawe.
Baca Juga : Aturan Bersepeda ASN Aceh Barat Efektif Hemat Konsumsi BBM
Pembahasan Kepastian PPPK Lhokseumawe juga menyoroti pentingnya kejelasan regulasi dan percepatan proses administrasi agar para tenaga PPPK dapat segera memperoleh kepastian status kerja. Hal ini dinilai sangat berpengaruh terhadap stabilitas pelayanan pemerintahan di daerah.
Pihak Kementerian Dalam Negeri menyambut baik aspirasi yang disampaikan Wali Kota Lhokseumawe. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk mencari solusi terbaik terkait penataan tenaga PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Wali Kota menekankan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik meskipun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus terhadap kondisi di Lhokseumawe.
Melalui upaya ini, Kepastian PPPK Lhokseumawe diharapkan segera terwujud sehingga para tenaga PPPK dapat bekerja dengan tenang dan optimal. Pemerintah daerah juga optimistis bahwa sinergi dengan pemerintah pusat akan menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan.
Dengan adanya pertemuan tersebut, harapan besar muncul agar seluruh proses penyelesaian status. PPPK dapat berjalan lebih cepat dan memberikan kepastian hukum bagi ribuan tenaga kerja di Kota Lhokseumawe.
