Lhoseumawe – Penjelasan BI Bank Indonesia (BI) akhirnya angkat suara terkait polemik simpanan Pemprov Sumatera Utara (Sumut) sebesar Rp 3,1 triliun yang sempat menjadi perbincangan hangat publik. Pernyataan resmi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan soal status dan pengelolaan dana pemerintah daerah tersebut.
Baca Juga : Galeri Timnas U-19 Siapkan Cara Berbeda Untuk Lawan Vietnam
Menurut BI, simpanan tersebut merupakan saldo kas Pemprov Sumut di perbankan, yang sepenuhnya sah dan tercatat sesuai ketentuan perbankan.
BI menambahkan, meskipun jumlahnya besar, simpanan ini bukan berarti dana ‘menganggur’.
Polemik muncul karena sebagian pihak menilai jumlah simpanan sebesar Rp 3,1 triliun terlalu besar dan menimbulkan dugaan pengelolaan dana yang tidak efisien.
Dengan begitu, dana publik bisa mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.
Meski begitu, polemik muncul karena sebagian pihak menilai jumlah simpanan terlalu besar dan menimbulkan pertanyaan soal efisiensi penggunaan dana publik. BI menjelaskan bahwa besar kecilnya saldo kas daerah dipengaruhi oleh siklus penerimaan dan belanja pemerintah, termasuk penerimaan pajak, dana transfer dari pusat, dan realisasi belanja.
BI juga menekankan pentingnya pengelolaan kas yang optimal, agar dana publik dapat segera dimanfaatkan untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Kami mendorong Pemprov Sumut untuk mengalokasikan dana secara tepat waktu dan produktif, bukan sekadar disimpan di rekening,” tambah BI.
menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap berada di jalur hukum, transparan, dan diawasi secara ketat.
Pernyataan BI ini diharapkan bisa meredakan polemik dan memberikan gambaran jelas bahwa simpanan Pemprov
