Lhoseumawe – Pertamina Apresiasi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) yang telah mengambil langkah tegas dalam mengatur mekanisme pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar subsidi di berbagai daerah. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengurangi antrean panjang, menghindari praktik penyalahgunaan, serta memastikan distribusi Solar subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Langkah pengaturan ini salah satunya dilakukan melalui penerapan sistem barcode dan pendataan kendaraan yang berhak membeli Solar di sejumlah SPBU. Pertamina menilai kebijakan Pemprov Sumsel tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam memperketat distribusi BBM subsidi, khususnya untuk sektor transportasi dan nelayan yang sangat membutuhkan.
Pertamina: Ini Upaya Positif untuk Ketertiban Distribusi
Baca Juga : Kecelakaan Bus di Dekat Madinah, 45 Jemaah Umrah India Meninggal
Dalam keterangan resminya, Pertamina menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung setiap langkah pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban di lapangan. Menurut mereka, penerapan aturan pengisian Solar di Sumsel terbukti mulai menunjukkan dampak positif, terutama pada berkurangnya antrean kendaraan truk yang selama ini kerap memadati area SPBU.
Pertamina juga menyebutkan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mengawasi distribusi solar subsidi, karena tantangan di lapangan sangat beragam. Mulai dari keterbatasan kuota, penyalahgunaan BBM oleh pelaku industri, hingga munculnya praktik spekulan yang memanfaatkan kelangkaan untuk meraup keuntungan.
Pemprov Sumsel Memperketat Pengawasan
Pemprov Sumsel sebelumnya menetapkan sejumlah mekanisme baru untuk pembelian Solar subsidi. Di antaranya:
-
Pendataan kendaraan melalui sistem elektronik, termasuk identitas pemilik dan nomor polisi.
-
Pembatasan kuota harian bagi kendaraan tertentu agar distribusi lebih merata.
-
Penerapan pengawasan berbasis digital yang terhubung dengan SPBU.
-
Koordinasi bersama aparat keamanan untuk mencegah adanya penimbunan.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk menghindari penyalahgunaan Solar oleh pihak yang tidak berhak, termasuk kendaraan industri skala besar yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi.
“Dengan pengawasan yang lebih ketat, kami harap Solar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan—termasuk nelayan, angkutan umum, dan pelaku UMKM,” ujar salah satu pejabat Pemprov Sumsel.
Dampak Mulai Terlihat di Lapangan
Sejumlah sopir angkutan barang di Kota Palembang dan daerah lain di Sumsel mengaku antrean di SPBU kini tidak lagi sepanjang sebelumnya. Mereka juga memuji sistem pendataan kendaraan yang membuat proses pengisian menjadi lebih tertib.
Sementara itu, para pemilik SPBU menyebut kebijakan tersebut membantu mereka dalam mengurangi tekanan di lapangan. Sebelumnya, banyak SPBU kesulitan mengatur pembelian Solar akibat membludaknya pengguna dan adanya kendaraan yang mengisi BBM secara berulang.
Pertamina Siap Menambah Fasilitas dan Pengawasan
Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas layanan dan memperkuat pengawasan distribusi BBM. Perusahaan pelat merah itu juga membuka peluang penambahan nozzle, fasilitas, dan kapasitas penyaluran di SPBU—khususnya di titik-titik sibuk.
Selain itu, masyarakat diimbau untuk menggunakan BBM secara bijak dan mematuhi aturan yang diberlakukan. Pertamina memastikan akan menindak tegas SPBU atau oknum yang terbukti melakukan kecurangan.
Pemprov dan Pertamina Terus Berkoordinasi
Ke depan, Pertamina dan Pemprov Sumsel akan terus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan pengaturan Solar berjalan efektif. Evaluasi tersebut diharapkan dapat mendorong distribusi BBM subsidi menjadi lebih transparan, modern, dan tepat sasaran.
Masyarakat pun bisa mendapatkan BBM dengan lebih mudah dan tanpa harus mengantre berjam-jam.
