Jeritan Lhokseumawe – Kebijakan BBM Barcode Lhokseumawe kembali berlaku dua bulan pascabanjir dan langsung memicu keluhan warga serta relawan. Masyarakat menilai kebijakan ini menyulitkan akses bahan bakar di tengah proses pemulihan pascabencana yang masih berjalan. Sejumlah warga mengaku harus mengantre lebih lama karena sistem barcode kembali menjadi syarat utama pembelian BBM.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Sayuti-temui-Bahlil.jpg)
Warga Lhokseumawe menyampaikan keberatan karena tidak semua masyarakat memiliki barcode aktif. Banyak korban banjir masih fokus memperbaiki rumah dan ekonomi keluarga. Dalam kondisi tersebut, kewajiban barcode dinilai menambah beban baru. Relawan yang masih membantu distribusi logistik juga merasakan dampaknya saat membutuhkan BBM untuk operasional lapangan.
Baca Juga : ASEAN Tourism Forum 2026 Sepakati Pengembangan Wisata Kapal Pesiar Bersama-sama
Petugas SPBU di Lhokseumawe mulai menerapkan aturan BBM Barcode Lhokseumawe sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka meminta setiap pembeli menunjukkan barcode sebelum pengisian. Petugas mengaku hanya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan dan berharap masyarakat memahami prosedur tersebut.
Di sisi lain, warga meminta pemerintah dan pihak terkait memberikan kebijakan khusus bagi daerah terdampak banjir. Mereka berharap pemerintah membuka kelonggaran sementara agar aktivitas pemulihan tidak terhambat. Relawan juga mengusulkan jalur khusus pembelian BBM bagi kendaraan bantuan kemanusiaan.
Kondisi lapangan menunjukkan antrean kendaraan kembali mengular di beberapa SPBU. Warga menilai penerapan barcode seharusnya mempertimbangkan situasi darurat dan kebutuhan masyarakat pascabencana. Banyak warga mengaku harus bolak-balik karena sistem barcode belum aktif atau mengalami kendala teknis.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengevaluasi penerapan BBM Barcode Lhokseumawe dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kemanusiaan. Masyarakat tidak menolak aturan secara keseluruhan, namun meminta penyesuaian kebijakan agar proses pemulihan pascabanjir berjalan lancar.
Dengan komunikasi yang baik dan solusi yang tepat, warga berharap pemerintah dapat menyeimbangkan pengendalian distribusi BBM dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Kebijakan yang responsif dinilai mampu menjaga ketertiban tanpa mengorbankan kepentingan kemanusiaan.
